Gerakan Mahasiswa dan Momentum Pemilu 2004


Gerakan Mahasiswa dan Momentum Pemilu 2004[i]

Masih segar dalam ingatan kita, 5 April yang lalu bangsa ini melaksanakan pemilu legeslatifnya. Sekarang pun momentum Pemilu masih menyelimuti bangsa ini, karena bulan Juli nanti, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung akan digelar. Seperti dalam pemilu 1999, Pemilu sekarang pun membuat semua orang-dari tukang becak sampai kaum intelektual- membicarakannya. Dari warung kopi, pangkalan ojek, kampus hingga perkantoran, masyarakat kita menyorotinya. Namun ada sesuatu yang tampaknya tidak terjadi seperti dalam Pemilu 1999 atau Pemilu-pemilu sebelumnya. Tidak ada gerakan oposan yang cukup merata yang mengkritisi Pemilu legeslatif yang dilakukan oleh mahasiswa.

Sebelum masa kampanye, memang masih ada beberapa organ gerakan mahasiswa yang coba untuk mengkritisi Pemilu. Gerakan mahasiswa pada saat itu, baik ekstra maupun intra kampus, mengusung paling tidak 3 isu. Pertama, anti politikus busuk yang merupakan isu mainstream, kedua, isu anti Mega-Hamzah serta, yang ketiga, isu Tolak Pemilu. Namun gerakan yang dilakukan tampaknya terhenti, ketika memasuki masa kampanye. Pertanyaan yang mauncul, kemanakah gerakan mahasiswa saat itu? Sedang apa mereka, apakah sedang berkonsolidasi atau sedang berkolaborasi dengan elit tanpa memiliki bergaining position yang kuat? Atau sedang mengalami krisis, kaderisasi maupun eksistensi?

Bandung sendiri, sebegai sebuah centrum gerakan mahasiswa di Jawa Barat mengalami hal yang sama. Demonstrasi sebagai salah satu indikator mudah untuk mengidentifikasi marak atau tidaknya gerakan mahasiswa, terjadi sangat minim. Sebelum masa kampanye pemilu legeslatif, kelompok-kelompok mahasiswa bandung sempat melakukan beberapa kali demonstrasi. Sebelum itu pun, Mahasiswa Bandung kerap kali melakukan pertemuan konsolidasi untuk menentukan sikap bersama dalam menyikapi Pemilu 2004. Pertemuan-pertemuan itu akhirnya melahirkan isu bersama berkaitan dengan Pemilu 2004. Isu yang dimunculkan yaitu “tidak percaya pemilu 2004 dapat mengubah nasib bangsa” dengan membawa bendera Aliansi Gerakan Bandung (AGB), yang terdiri dari KA-Unpad, HMR Unpas, PSIK ITB, FAMU, GMKI Kota Bandung, GMNI Kota Bandung, PMII Bandung Raya, GPS, LMND Kota Bandung, JMD Kota Bandung, IKAPA, FMN Kota Bandung, FKMB. Selain itu juga ada organisasi gerakan mahasiswa yang tidak tergabung di dalamnya, seperti KAMMI yang mengangkat isu “anti politikus busuk”, serta gabungan beberapa organisasi mahasiswa intra kampus, yaitu BEM Se-Bandung Raya yang mengangkat isu serupa. Di beberapa kota pun, aksi-aksi mahasiswa tidak banyak terjadi. hanya di beberapa kota saja, seperti di Jakarta dan Yogyakarta, itupun hanya dilakukan oleh sedikit kelompok mahasiswa. Fenomena ini sangat menarik untuk dianalisa. Pasalnya, kelompok mkahasiswa Bandung selalu menjadi faktor dalam beberbagi momentum politik di negeri ini. Sebut saja, aksi mahasiswa saat menjatuhkan Soekarno, Reformasi ’98, Pemilu ’99. Namun pasca Reformasi, gelombang aksi mahasiswa di Bandung memang agak menurun.

Jika melihat kondisi politik sekarang, Indonesia tampaknya masih terjebak dalam fase Transisi dari rezim Otoriter menuju rezim Demokrasi. Pada umumnya dalam fase ini terjadi polarisasi kekuatan politik (Huntington: 1989). Jika kita selaraskan dalam kondisi politik pasca Reformasi, hal tersebut memang terjadi. Kekuatan politik terpecah, menjadi beberapa kutub, sebut saja kutub status quo, kutub Reformis dimana kutub-kutub tersebut pun juga membelah menjadi beberapa kutub lagi, sebut saja kekuatan politik neo-orde baru (neo status quo). Bahkan beberapa Partai Politik yang awalnya dianggap reformis, seperti PDI-P sekarang dapat dikategorikan ke dalam kutub neo-orde baru. Berbeda pada saat Rezim Orde Baru berkuasa, kutub kekuasaan yang mendominasi bersifat tunggal, yaitu Orde Baru. Sehingga gerakan perlawanan yang di dalamnya juga terdapat kelompok mahasiswa, cukup solid untuk bersatu menjatuhkannya.

Konsolidasi, Kolaborasi atau Krisis?

Jika kita melihat fenomena gerakan mahasiswa dalam menyikapi Pemilu 2004, tentunya beberapa hal mengenai kondisi politik bangsa ini menjadi relevan untuk dikaitkan. Jika kondisi politik bangsa ini sedang dalam fase transisi, tentunya polarisasi kekuatan politik menjadi titik tolak dalam melihat fenomena di atas.

Gerakan mahasiwa yang dibangun berdasarkan idealisme pemikiran, tidak bisa dipungkiri berada dalam ranah politik. Walaupun salah seorang tokoh mahasiswa eksponen ’66, Soe Hok Gie menyebut gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral, namun segala aksi yang dilakukan gerakan mahasiswa mempengaruhi kondisi politik, bahkan masuk ke dalam dunia politik. Akan tetapi orientasi gerakan ini bukan untuk mendapatkan kekuasaan negara tetapi lebih sebagai solidaritas terhadap ketidakadilan yang dilakukan penguasa. Secara ideal itulah gerakan mahasiswa dan orientasinya.

Namun jika kita lihat dalam realita, bersentuhannya gerakan mahasiswa dengan dunia politik membuat beberapa hal mungkin terjadi, salah satunya adalah asumsi bahwa mungkin saja gerakan mahasiswa berkolaborasi dengan gerakan elit partai politik yang pragmatis. Apalagi jika kita kaitkan dengan momentum Pemilu legeslatif 2004 yang merupakan sebuah momen politis. Asumsi ini menjadi relevan ketika dilihat dalam kaca mata transisi demokrasi. Polarisasi kekuatan politik yang terjadi sangat besar, membuat kemungkinan kelompok gerakan mahasiswa berpihak pada salah satu kelompok elit mungkin saja terjadi. salah satu contoh nyata adalah masuknya beberapa mantan aktivis mahasiswa dan aktivis mahasiswa ke dalam daftar calon legeslatif (celeg) beberapa partai politik, seperti Rama Pratama (mantan Ketua BEM UI), celeg PKS atau Ahmad Doli Kurnia (Mantan Pengurus Besar HMI), caleg Golkar atau di Bandung, Mantan Ketua KAMMI Bandung menjadi Celeg PKS dan beberapa aktivis FORKOT, PMII dan GMKI. Masuknya mereka ke dalam ajang Pemilu legeslatif 2004 memperkuat asumsi ini, walaupun mungkin mereka lebih dipengaruhi ambisi pribadi ketimbang representasi kelompok. Jika masuknya mereka ke dalam daftar caleg karena representasi kelompok, tentu anggota kelompok mahasiswa tersebut juga akan berpihak kepada caleg-caleg muda tersebut. Tentunya asumsi di atas tidak sedemikian deterministiknya. Namun jika asumsi di atas benar, maka pertanyaan retorik selanjutnya, apakah posisi gerakan mahasiswa sudah mempunyai posisi tawar yang kuat di mata elit? Apakah fenomena masuknya mahasiswa eksponen ’66 ke dalam tubuh parlemen tidak menjadi sebuah pelajaran yang berarti? Pertanyaan di atas patut menjadi oto-kritik gerakan mahasiswa.

Atau mungkin, gerakan mahasiswa sedang berkonsolidasi? Karena sebelum masa kampanye Pemilu legeslatif, banyak kelompok mahasiswa yang sibuk untuk berkonsolidasi menentukan sikap bersama, seperti di singgung di awal tulisan. Seperti aliansi kelompok gerakan mahasiswa di Bandung, AGB, yang akhirnya dibekukan akibat tidak adanya isu bersama yang ber-eskalasi, setelah isu “tidak percaya pemilu 2004”. Kekuatan mahasiswa yang terpecah-pecah karena perbedaan isu ini, membuat mereka berjalan sendiri-sendiri, yang akhirnya membuat perlawanan mahasiswa menjadi tidak terfokus dan tidak diperhitungkan oleh kalangan elit politik. Berbeda dengan kondisi saat Reformasi ’98 di mana Gerakan Mahasiswa memiliki persamaan isu,yakni “Turunkan Soeharto” sehingga gerakan yang dibangun menjadi sangat solid dan mampu menjatuhkan Soeharto. Namun jika perbedaan isu menjadi permasalahan, seharusnya setiap isu yang diusung gerakan mahasiswa dapat diopinikan atau diperjuangkan dengan progresif oleh setiap kelompok. Namun hanya beberapa kelompok saja yang secara berkelanjutan memperjuangkan isu seputar Pemilu 2004. Jika permasalahannya adalah kuantitas demonstran yang minim, karena tidak berhasil membangun aliansi permanen di antara kelompok mahasiswa, seharusnya tetap ada usaha konsisten dalam memperjuangkan isu. Fenomena aksi-aksi massa Reformasi ’98 pun pada awalnya dilakukan dengan kuantitas mahasiswa yang sedikit. Namun karena persamaan isu, akhirnya menjadi gelombang aksi yang sangat besar.

Atau masalah ini diakibatkan oleh menurunnya kaderisasi di kelompok-kelompok Gerakan Mahasiswa. Pola kederisasi yang diterapkan pada masa orde baru munkin saja tidak relevan lagi dengan kondisi politik yang sudah berubah. Tidak adanya kekuasaan yang sentralistik, membuat gerakan mahasiswa seperti kehilangan arah. Sehingga kondisi ini pun menjadi problem dalam kaderisasi dalam organsasi gerakan mahasiswa khususnya mengenai orientasi gerak yang kini berada dalam kondisi kekuatan politik yang terpolarisasi. Ketertarikan mahasiswa umumnya terhadap organsiasi gerakan mahasiswa menjadi menurun. Akibatnya secara kuantitas mahasiswa yang masuk ke dalam Organsasi gerakan mahasiswa menurun. Hal ini terutama dialami oleh kelompok atau organsasi yang berbasiskan nilai-nilai selain agama sebagai landasan bergerak. Untuk kelompok-kelompok mahasiswa yang berlandaskan agama, secara kuantitas masih tetap besar, seperti KAMMI, HMI, PMII atau GMKI.

Beberapa asumsi yang menjawab pertanyaan “kemana larinya Gerakan Mahsiswa saat Pemilu legeslatif 2004 berlangsung?”, hanya merupakan analisa penulis yang benar atau tidaknya, bergantung pada konteks ruang dan waktu.

Akankah Mahasiswa Bergerak menjelang Pemilu Presiden?

Seperti disebutkan di awal, momentum Pemilu 2004 belum selesai. Masih ada Pemilu Presiden yang akan digelar pada bulan Juli mendatang. Akankah gerakan mahasiswa mewarnai momentum ini? Jika asumsi pertama benar, maka gerakan mahasiswa akan bergejolak saat pemilu Presiden, namun yang mungkin terjadi adalah “perang isu” yang dibawa berdasarkan patron elit untuk dukung mendukung, hujat menghujat atau bahkan pertikaiaan di antara kelompok gerakan mahasiswa. Jika asumsi kedua benar, maka akan terjadi gelombang aksi mahasiswa yang sangat besar jika terjadi isu bersama. Jika tidak, maka kelompok-kelompok gerakan mahasiswa akan tetap terpecah belah dengan isunya masing-masing. Wal hasil, mungkin gerakan yang dilakukan juga tidak terfokus, seperti saat pemilu legeslatif digelar. Jika asumsi ketiga benar, maka hal itu merupakan problem serius bagi masa depan gerakan mahasiswa di negara ini.

Namun harapannya gerakan mahasiswa tetap eksis dalam berjuang melawan ketidakadilan yang terjadi di negara ini. Yang pasti, kritik-otokritik secara holistik patut dilakukan. Sehingga segala kekurangan dapat diperbaiki dan lebih jauh lagi, dapat dicari solusi alternatif bagi masa depan gerakan mahasiswa di Indonesia.


[i] Pernah diterbitkan di kolom Mimbar, HU Pikiran Rakyat, tahun 2004 menjelang pemilihan presiden 2004

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s