Menggagas Otonomi Kampus Yang berkeadilan


Dunia pendidikan (formal) Indonesia mendapat angin segar ketika reformasi ’98 bergulir. Angin kebebasan yang dihembuskan pada waktu itu, memaksa dunia pendidikan memulai perubahan. Jika pada saat Orde Baru pendidikan diarahkan untuk mendukung keberadaan rezim, setelah reformasi, pendidikan diharapkan menjadi avant garde perbaikan kondisi bangsa. Hal ini dilatar belakangi oleh fungsi strategis yang dimiliki dunia pendidikan, yang tidak hanya sebagai proses transfer dan pengembangan ilmu pengetahuan tetapi juga turut berperan dalam pembangunan karakter anak bangsa yang bermartabat, kritis dan dinamis.

Walaupun demikian, tampaknya hanya segelintir orang yang menyadari fungsi dan tujuan pendidikan sebagai sebuah aspek yang berpengaruh dalam memperbaiki kondisi bangsa apalagi bangsa yang “sakit” seperti Indonesia. Wal hasil perubahan di bidang pendidikan pun tidak diprioritaskan. Bahkan UU Sistem Pendidikan yang baru pun baru disahkan pada tahun 2002 yang lalu. Namun demikian seiring dengan angin kebebasan dihembuskan reformasi ‘98, pendidikan diharapkan tidak lagi menjadi alat politik untuk menanamkan hegemoni suatu Rezim agar tetap berkuasa, seperti yang kita alami pada saat masa Orde Baru, walaupun kita akan menghadapi persaingan dalam Globalisasi yang mengutamakan modal dan berorientasi pasar. Untuk menghindari kooptasi suatu kelompok kepentingan politik tertentu, lembaga pendidikan diharapakan menjadi lembaga yang otonom yang dapat mengatur dirinya sendiri tanpa intervensi yang dominan dari kepentingan politik praktis. Harapan dan keinginan tersebutlah yang kemudian melatarbelakangi munculnya otonomi kampus, yang baru diterapkan bagi jenjang Perguruan Tinggi Negeri. Munculnya gagasan tersebut, digayung-sambuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.61 tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum. Kemudian hal tersebut baru ditelorkan secara kongkrit beberapa waktu yang lalu pada 4 Perguruan Tinggi Negeri Besar (UI, ITB, IPB serta UGM)


Permasalahan krusial seputar Otonomi Kampus

Dalam pelaksanaan Pilot Project tersebut, ternyata banyak masalah yang muncul ke permukaan. Masalah tersebut sangat beragam, namun jika kita mengidentifikasian masalahnya secara teliti, terdapat 3 masalah pokok yang mengganjal dalam pelakanaan Otonomi Kampus. Pertama, permasalahan yang biaya pendidikan yang dinilai cukup tinggi. Permasalahan ini mengemuka terutama karena 4 Perguruan Tinggi Negeri yang menjadi pilot project Otonomi Kampus merespon perubahan statusnya menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) ini dengan menaikkan biaya pendidikan bagi mahasiswanya. Hal ini terjadi karena, konsekuensi logis dari Penerapan Otonomi Kampus adalah pemotongan subsidi pendidikan. Sehingga perguruan tinggi yang berstatus BHMN harus mencari sumber dana lain untuk menyelenggarakan pendidikan. Yang menjadi masalah pokok adalah penyiasatan yang dilakukan BHMN-BHMN tersebut untuk menutupi anggaran keuangannya, hanya melalui peningkatan biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa. Peningkatan biaya pendidikan ini pun dilakukan tanpa pandang bulu, apakah mahasiswa itu mampu atau tidak. Sehingga bagi mahasiswa yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, hal ini merupakan beban yang sangat berat untuk mereka pikul. Kedua, masalah penetapan kebijakan di perguruan tinggi di mana secara umum dipegang oleh Majelis Wali Amanat (MWA) yang menurut PP No. 61 tahun 1999 terdiri dari Unsur Menteri, Senat Akademik, Masyarakat serta Rektor[1]. Masalah pokoknya adalah tidak ada unsur mahasiswa yang wajib dilibatkan dalam MWA, walaupun beberapa perguruan tinggi berstatus BHMN, memasukkan unsur mahasiswa walaupun dengan porsi suara yang minim, seperti di UI, ITB dan UGM. Padahal secara Proporsional, mahasiswa adalah stake holder yang jumlahnya cukup besar dibandingkan unsur lain. Permasalahan ketiga adalah, Otonomi Kampus yang diatur melalui PP No. 61 tahun 1999 ini, tidak mendorong Perguruan Tinggi Negeri berstatus BHMN untuk mempunyai visi dan misi sesuai perkembangan formasi sosial. Seperti yang dikatakan Mansour Fakih, bahwa seharusnya Perguruan Tinggi memperjelas keberpihakkannya terhadap proses ketidakadilan sosial[2].

Bagaimana seharusnya?

Jika kita lihat permasalahan pertama dimana biaya pendidikan menjadi naik, maka itu adalah sebuah konsekuensi logis dari Otonomi Kampus yang mengutamakan kemandirian. Namun kita harus mengingat bahwa setiap warga negara mempunyai akses terhadap pendidikan, apakah dia miskin atau dia kaya, tetap memiliki akses yang sama untuk memperoleh pendidikan. Seperti dalam Pasal 31 dikatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Konsekuensinya biaya pendidikan tidak bisa disamaratakan namun harus sesuai dengan prinsip keadilan distributif. Artinya mahasiswa yang kaya akan memberikan subsidi kepada mahasiswa yang tidak mampu (subsidi silang). Sehingga mahasiswa yang tidak mampu, tetap dapat melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi berstatus BHMN dengan membayar sesuai kemampuan atau bahkan tidak membayar sama sekali. Sehingga pendidikan tidak hanya dimiliki oleh golongan menengah ke atas, tetapi juga golongan menengah ke bawah. Dalam kontek jangka panjang, Perguruan Tinggi Negeri ( PTN) BHMN, harus berusaha mencari sumber dana lain yang dapat diraih melalui pengembangan riset yang dapat berguna bagi dunia usaha, masyarakat, bangsa dan negara.

Permasalahan kedua, bahwa MWA yang memegang kendali Kebijakan secara umum, tidak mengakomodir secara tegas adanya unsur mahasiswa. Unsur mahasiswa hanya menjadi unsur pelengkap dalam tubuh MWA. Bahkan dalam hal Pemilihan Rektor selaku pimpinan puncak PTN, suara terbesar (35 %) masih dipegang oleh Menteri Pendidikan Nasional atau unsur delegasinya[3]. Dalam kontek ini, maka jelas MWA tidak cukup demokratis karena tidak mengakomodir unsur mahasiswa yang merupakan salah satu stake holder PTN. Karena itu, seharusnya MWA juga mamasukkan unsur mahasiswa secara tegas dengan suara yang proporsional, sehingga dapat mengimbangi suara unsur lain baik dari Menteri, Senat Akademik maupun Masyarakat (kalangan Pengusaha). Hal ini juga merupakan sebuah antisipasi agar PTN BHMN tidak menjadi alat bagi kepentingan politik manapun serta kekuatan modal.

        Penyelesaian masalah di atas juga tidak lengkap jika, permasalahan ketiga berkaitan dengan Visi dan misi PTN BHMN terhadap bangsa yang bernuansa ilmiah, dan kritis terhadap segala permasalahan yang ada. Jangan sampai Perguruan Tinggi hanya menjadi pencetak serta pemasok tukang-tukang yang melayani masyarakat kapitalis-konsumeristis, memberi ijazah tanda legitimasi, dan mendesak ke pinggir orang-orang yang tidak cocok dengannya (masyarakat kelas bawah), seperti yang dikatakan Ivan Illich dalam Bukunya “Bebasakan Masyarakat dari Belenggu Sekolah”. Artinya PTN BHMN harus tetap menjaga idealismenya untuk mengabdi pada kepentingan bangsa, tanpa menafikkan kepentingan lain. Dengan kata lain, perguruan tinggi memliki visi “pembebasan” (liberations).

Jika visi ini tidak jelas, PTN BHMN hanya akan menjadi komoditas bagi pasar dan kekuatan modal sedangkan kepentingan bagi peserta didik dan bangsa diabaikan. Hal ini juga memperjelas bagaimana PTN BHMN merealisasikan Tri Dharma Pendidikan Tinggi yang diembannya, sehingga setiap Perguruan Tinggi mempunyai Brand image tertentu yang tetap konsisten dipegang.

Bagaimana Mewujudkan Otonomi yang Berkeadilan?

Beberapa gagasan di atas merupakan gagasan kasar untuk memecahkan masalah yang terjadi seputar Otonomi Kampus. Namun dalam tataran praktis masih sangat perlu untuk di bahas lebih lanut secara teknis oprasional. Namun ruang apa, kapan dan dimana kita memulai perubahan ini? pertanyaan ini kemudian sedikit terjawab ketika Pemerintah mencoba mengakaji ulang malah ini terutama dalam hal pengaturannya. Pemerintah sedang menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Badan Hukum Milik Negara dan DPR pun sedang membahas Rancangan Undang-undang tentang Badan Hukum Pendidikan. Hal ini merupakan suatu celah bagi pembaharuan Otonomi Kampus menjadi Otonomi Kampus yang sesungguhnya. Selain itu, di setiap kampus PTN pun, sudah mulai dilakukan pengkajian mengenai masalah ini, dalam rangka persiapan menuju Otonomi Kampus. Celah inilah yang harus dimanfaatkan untuk menggodok gagagasan Otonomi Kampus berkeadilan menjadi sebuah kenyataan. Mahasiswa sebagai salah satu unsur penting dalam Perguruan Tinggi, harus turut serta memberikan masukan bagi terwujudnya dunia pendidikan tinggi Indonesia yang demokratis, bersikap kritis dan mempenyaui semangat pembebasan untuk membebaskan Indonesia dari Belenggu keterpurukkan.


[1] Pasal 8 ayat (2) PP No. 61 tahun 1999

[2] Fakih, Mansour, Dr. 2000. Jurnal Sosial Politik “Dialektika”. Vol.1 No.1. LPPMD Unpad. Bandung

[3] Pasal 14 ayat (3) PP No. 61 tahun 1999

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s