PARADIGMA BARU OTONOMI PENDIDIKAN


Berlarut-larutnya pembahasan RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang hingga kini belum disahkan menandai adanya persoalan mendasar. Salah satu isu yang menuai pro dan kontra dalam RUU ini adalah mengenai otonomi pendidikan yang didalamnya termaktub masalah pendanaan.

Konsep BHP sebenarnya model paling akhir yang digagas pemerintah dari kebijakan otonomi pendidikan yang dimulai tahun 1999 dengan konsep PT-BHMN (Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara).

Jika kita telaah lebih dalam, secara bahasa, kata “otonomi” berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata “auto” yang artinya sendiri dan nomos yang artinya mengatur. Jadi otonomi, secara bahasa dapat dikatakan sebagai kewenangan mengatur (regelen) diri sendiri, termasuk mengurusnya (bestuuren). Dalam kaca mata Ilmu Hukum, rezim otonomi pendidikan dapat bersumber dari desentralisasi (penyerahan kewenangan) yang sifatnya fungsional. Van der Pot menyatakan desentralisasi fungsional menjelma dalam bentuk badan-badan yang didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu (doelcorporaties). Lalu, apa konsekuensi diserahkannya kewenangan menyelenggarakan satuan pendidikan secara otonom? Dalam konsep BHP, satuan pendidikan baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat, dapat mengelola dana pendidikan secara mandiri. Kata “mengelola dana pendidikan”, dapat ditafsirkan sebagai upaya “membiayai diri sendiri”, sedangkan dana dari pemerintah dan pemerintah daerah hanya sebatas “hibah” saja. Dengan demikian, beban utama bagi satuan pendidikan yang menjadi BHP adalah bagaimana menutupi anggaran belanja setiap tahunnya. Dalam praktek, beberapa satuan pendidikan tinggi yang menjadi otonom (dengan format BHMN), justru memperbesar biaya pendidikan bagi para mahasiswanya. Perguruan tinggi saja yang memiliki sumber daya alternatif, seperti research, untuk mendapatkan dana sangat mengandalkan penerimaan dari mahasiswa, bagaimana jika ada satuan pendidikan dasar atau menengah yang menjadi BHP?

BHP Vs BLU

Beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengkritik perguruan tinggi BHMN yang tidak menyetorkan dana hasil penerimaan dari masyarakat pada kas negara, sementara perguruan tinggi non-BHMN harus menyetorkan dana tersebut dan agak sulit mencairkannya kembali. Menteri Keuangan menawarkan solusi berupa penerapan pola keuangan Badan Layanan Umum/Daerah (BLU/BLU Daerah) bagi PTN non BHMN. BLU adalah suatu instrumen yang diintrodusir dalam UU No. 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan diatur lebih lanjut dalam PP No. 23/2005. Status BLU/D diperuntukkan bagi instansi pemerintah/daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan, termasuk bidang penyelenggaraan pendidikan. Uniknya dalam konsep BLU, anggaran belanja satuan pendidikan akan tetap menjadi bagian dari anggaran belanja pemerintah. Segala penerimaan dari penyelenggaraan pendidikan dapat digunakan secara mandiri oleh BLU tersebut untuk membiayai kegiatan pokoknya dengan memberikan laporan kepada instansi induknya. Seandainya, anggaran belanja BLU tidak dapat memenuhi pengeluaran, maka BLU dapat meminta tambahan anggaran. Dengan status BLU/D, permasalahan pendanaan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah/daerah.

Masalah utama jika sebuah satuan pendidikan berstatus BLU/D adalah mengenai kedudukannya yang tidak otonom. Dalam PP No.23/2005, kedudukan BLU/D berada di bawah instansi atasannya dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri seperti BHMN atau BHP. Sementara itu, otonomi pendidikan merupakan satu hal yang sangat strategis untuk mengembangkan institusi pendidikan yang mandiri. Bagi pendidikan tinggi, otonomi merupakan suatu keharusan untuk dapat mengembangkan dan melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ini disadari oleh para perancang RUU BHP, sehingga dalam RUU BHP, status BHP bagi perguruan tinggi (BHP-T) adalah suatu keharusan. Akan tetapi, masalah yang dihadapi BHP atau BHMN (format sekarang) adalah kebutuhan untuk menutupi anggaran belanja yang cukup tinggi yang seringkali disiasati dengan cara membebankan biaya pendidikan yang cukup tinggi bagi mahasiswanya.

Konsep BHP menginginkan adanya otonomi penuh bagi institusi pendidikan, termasuk masalah pendanaan sedangkan konsep BLU lebih mengedepankan tanggung jawab pemerintah untuk membiayai institusi pendidikan yang diselenggarakan pemerintah tetapi tanpa kewenangan yang otonom.

Tawaran pemerintah bagi perguruan tinggi negeri non-BHMN untuk menerapkan pola BLU mencerminkan satu sinyalemen bahwa pemerintah mengkhawatirkan pendanaan penyelenggaraan pelayanan dasar, khususnya pendidikan yang cenderung memberatkan masyarakat. Akan tetapi, tawaran tersebut tidak banyak direspon oleh PTN non BHMN.

Fusi Konsep

Tak dapat dipungkiri konsep BHP menuai sejumlah kritik atas kelemahannya, terutama masalah lepasnya tanggung jawab negara atas pendanaan pendidikan, terutama bagi pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah/daerah. Pengalaman kebijakan PT-BHMN pada beberapa Perguruan Tinggi Negeri yang semakin mahal, semakin membuat banyak pihak berhitung jika BHP diterapkan bagi pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dahulu orang berpikir, bersekolah di lembaga pendidikan milik negara dapat lebih murah dengan mutu yang cukup terjamin. Akan tetapi, kondisi saat ini cenderung terbalik, lembaga pendidikan milik negara mematok harga yang cukup mahal. Jangankan Perguruan Tinggi Negeri, sekolah setingkat SLTP, SMA juga memasang biaya pendidikan yang cukup mengorek kocek orang tua. Jika pola BHP diterapkan, sangat mungkin biaya pendidikan semakin tidak terjangkau terutama untuk masyarakat miskin.

Konsep BLU mungkin dapat menjadi salah satu tawaran solutif, agar pendanaan institusi pendidikan milik negara tetap mendapatkan subsidi penuh bahkan dana yang diperoleh institusi tesebut dari masyarakat dapat digunakan secara mandiri. Akan tetapi, status otonomi tidak didapatkan institusi tersebut sehingga banyak memiliki keterbatasan dalam menentukan kebijakan.

Sebenarnya jika dua konsep tersebut difusikan, konsep otonomi pendidikan akan lebih menjamin kemandirian institusi pendidikan di satu sisi dan subsidi penuh anggaran belanja disisi lainnya. Sudah sepatutnya otonomi tidak hanya dipandang sebagai penyerahan seluruh aktivitas suatu urusan secara total. Jika kita bandingkan dengan rezim otonomi daerah menurut UU 32/2004, daerah tetap mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang terutama digunakan membiayai gaji pegawai dan pelayanan dasar. Daerah pun mendapatkan dana perimbangan dari hasil pengelolaan pajak pusat dan sumber daya alam oleh pemerintah. Walaupun, secara formal gaji PNS daerah ditanggung oleh APBD namun prakteknya tetap berasal dari DAU dari pusat. Daerah saja yang memiliki sumberdaya teretorial dan sumber daya lain di dalamnya, mendapatkan dana tetap, (walaupun jumlahnya tidak sama setiap tahun). Dunia pendidikan pun seharusnya diperlakukan demikian, karena penyelenggaraan pendidikan merupakan tugas negara dan salah satu raison d’etre adanya negara ini (mencerdaskan kehidupan bangsa). Pendidikan pun harus dipandang sebagai hak asasi yang harus dipenuhi negara, apalagi Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Budaya yang di dalamnya mengatur kewajiban membebaskan pendidikan secara bertahap.

Memberikan otonomi kebijakan secara penuh tanpa mencabut subsidi pendanaan pendidikan bagi institusi pendidikan milik negara merupakan langkah tepat menjawab permasalahan otonomi pendidikan di Indonesia. Jadi sudah saatnya Pemerintah dan DPR segera merevisi UU Sisdiknas dan merancang ulang RUU BHP dengan paradigma yang lebih menjamin kemandirian institusi pendidikan milik negara tanpa harus memotong subsidi pendanaan pendidikan. Bantuan dana yang lebih adil bagi institusi pendidikan swasta tampaknya juga perlu dipikirkan sehingga tidak menimbulkan diskriminasi. Dengan demikian, RUU BHP perlu dirubah dan mengakomodir hal-hal di atas demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s