Pelembagaan Partisipasi Politik


Fenomena Pilkada di berbagai daerah yang menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah, telah meresahkan sebagian kalangan. Mereka menginginkan tingkat partisipasi yang tinggi, tanpa melihat mengapa rakyat tidak menggunakan hak pilihnya. Padahal, fenomena ini mestinya dianggap sebagai sebuah proses politik yang ‘biasa’ saja, yang di berbagai negara maju sekali pun sering terjadi.

Jika kita telaah lebih dalam, salah satu sebab kenapa masyarakat bersikap Golput karena ketidakpercayaan terhadap proses politik yang terjadi, termasuk sikap-sikap politik yang akan diambil oleh pemimpin terpilih nanti untuk mensejahterakan rakyatnya. Anggapan ini membawa masyarakat pada kesimpulan, siapapun pemimpin yang terpilih, toh tidak akan membawa perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan dan peningkatan kondisi kehidupan mereka.

Artinya, memahami partisipasi politik rakyat tidak bisa dengan menggunakan kacamata kuda hanya melihat pada partisipasi pemilu saja. Tapi juga bagaimana negara menjamin partisipasi masyarakat dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini lebih substantif, daripada menakarnya hanya dari partisipasi Pemilu dan ketika angka Golput tinggi serta merta menyalahkan rakyat yang apatis dan tingkat kesadaran politik mereka yang rendah. Padahal, sebagaimana diatur undang-undang, menggunakan atau tidak menggunakan hak pilih adalah hak setiap warga.

Partisipasi Politik: Makna dan Praktek

Robert A. Dahl (1999) menegaskan bahwa partisipasi adalah salah satu prinsip dalam demokrasi. Pentingnya partisipasi rakyat dalam negara yang menganut sistem demokrasi adalah sebagai mekanisme kontrol terhadap kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan koridor demokrasi.

Norman H. Nie dan Sidney Verba, mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/ atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Secara konseptual partispasi politik dapat berwujud banyak tindakan yang bermaksud untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah atau dalam seleksi pejabat-pejabat Negara. Bukan hanya unjuk rasa, kegiatan-kegiatan seperti diskusi publik, lobi politik dari rakyat kepada pemerintah, dapat dikategorikan sebagai bentuk partipasi politik. Bahkan jika mengacu pada pendapat kedua, partisipasi politik dapat pula bersifat tidak legal (melanggar hukum), seperti aksi-aksi anarkis semacam pemboikotan kebijakan, dan sebagainya. Tentu saja dengan mengedepankan gagasan supremasi hukum, partisipasi politik yang diharapkan adalah partisipasi yang legal dan tidak anarkis. Sebaliknya, kekecewaan rakyat terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan, tidak mustahil menjadi penyebab partisipasi politik yang anarkis.

Di beberapa negara, partipasi rakyat diatur sangat efektif untuk dapat mempengaruhi kebijakan Negara terutama pada badan legislatif. Ada tiga sarana yang dipergunakan berbagai negara di masa sekarang ini sebagai cara bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam urusan legislatif, yaitu referendum, inisiatif dan recall (Strong, C.F., 1966). Referendum merupakan sarana yang digunakan untuk meminta persetujuan rakyat untuk amandemen konstitusional dan undang-undang biasa. Inisiatif adalah proses yang secara konstitusional memungkinkan para pemilih untuk menginisiasikan usulan, baik untuk undang-undang biasa maupun amandemen konstitusional atau kedua-duanya. Sedangkan recall, memberikan hak bagi para pemilih yang tidak puas untuk mengusulkan pergantian wakil rakyat.

Di beberapa negara bagian Amerika Serikat, rakyat dapat “me-recall” seorang anggota legislatif bahkan eksekutif negara bagian jika dianggap tidak lagi bersesuaian dengan kehendak rakyat Negara bagian dengan melakukan popular vote terhadap usulan pemberhentian pejabat tersebut. Di Swiss, sekelompok warga Negara dalam jumlah tertentu dapat mengusulkan pembentukan sebuah undang-undang atau usulan pengubahan Konstitusi (hak inisiatif). Referendum pun menjadi sarana di banyak negara untuk melakukan amandemen konstitusi dan undang-undang, seperti di Australia, Denmark, Prerancis, Swiss, Selandia Baru dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Dari contoh di atas, pengaturan mengenai partisipasi politik, sangat menentukan efektif atau tidaknya partisipasi politik rakyat. Sehingga, pengakuan dan penghormatan terhadap partipasi politik rakyat, tidak menjamin rakyat dapat mempengaruhi kebijakan negara secara efektif.

Partisipasi Substantif

Tidak adanya sistem akomodasi kepentingan rakyat secara langsung, berarti tidak adanya pelembagaan terhadap partisipasi politik. Dalam hal ini, menjadi penting bagi kita untuk mempertimbangkan gagasan pelembagaan partipasi politik agar rakyat dapat lebih efektif mengontrol penyelenggaraan negara. Melembagakan partisipasi substantif berarti membangun mekanisme yang dapat menjamin suara rakyat dipertimbangkan bahkan menentukan dalam proses pengambilan kebijakan. Gagasan adanya hak inisiatif untuk mengusulkan suatu peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, tampaknya dapat menjadi jalur bagi rakyat untuk dapat berpartisipasi secara politik menyalurkan pikirannya. Gagasan referendum terhadap suatu penolakan atau penerimaan terhadap pengesahan suatu kebijakan yang “berbaju” peraturan perundang-undangan, dapat menjadi penyelesaian terhadap kebijakan atau UU yang dianggap bertentangan dengan kepentingan rakyat atau kelompok tertentu. Gagasan recall bagi pejabat negara, dapat menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pejabat-pejabat negara yang merugikan konstituennya, digantikan dengan pejabat yang baru yang pro publik. Gagasan hak inisiatif dapat menjadi suatu mekanisme bagi kelompok masyarakat sipil untuk mengusulkan suatu rancangan peraturan perundang-undangan sesuai aspirasinya.

Jika gagasan-gagasan itu diterapkan di Indonesia, ada berapa kebaikan dan kekurangan yang sekaligus akan dihadapi. Kelebihannya, rakyat semakin dapat terlibat langsung dalam penyelenggaraan Negara. Selain itu, pelembagaan partisipasi politik dapat mencegah atau paling tidak, dapat mengurangi tindakan atau aksi-aksi anarkis yang berujung kekerasan (amuk massa). Dengan itu pula, kebijakan-kebijakan yang dibuat negara telah melalui proses “uji publik” secara langsung oleh rakyat. Uji publik tidak hanya dilakukan pada kampus semata, namun lebih berorientasi pada stakeholder. Sehingga kebijakan-kebijakan negara yang tidak berpihak pada kepentingan publik, dimungkinkan untuk ditolak atau direvisi. Kekurangannya antara lain pelembagaan partisipasi rakyat menjadikan kedudukan lembaga eksekutif dan terutama legislatif menjadi lemah, karena kewenangan bahkan kedudukannya dapat dipengaruhi rakyat. Lembaga-lembaga itu juga akan cenderung menjadi penurut, padahal dapat saja tuntutan untuk melakukan referendum atau recall merupakan serangan dari lawan politik si pejabat eksekutif atau legislatif. Selain itu, pelembagaan partisipasi politik hanya akan menjadi sebuah lukisan kosong tanpa gambar, berkaitan dengan relative rendahnya tingkat pendidikan rakyat kita. Akhirnya, kualitas partisipasi politik rakyat kemungkinan juga rendah, misalnya masyarakat awam atau para buruh mungkin tidak dapat menyusun suatu RUU sebagai counter draft secara baik sesuai kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.

Tapi, berbagai kekurangan dari pelembagaan partisipasi politik seperti disebutkan diatas, bukanlah alasan untuk tidak melakukan pelembagaan tersebut. Kita bisa berharap, waktu demi waktu, rakyat kita akan lebih dewasa, lebih cerdas dan lebih sadar akan realita di sekitarnya. Tingginya, tingkat Golput pada Pilkada adalah salah satu indikasi meningkatnya kesadaran politik masyarakat sebagai refleksi kekecewaan publik. Untuk jangka panjang, mekanisme partisipasi politik yang sudah terlembaga lambat laun akan digunakan oleh rakyat secara efektif. Misal, kaum buruh yang tidak mengerti teknik penyusunan perundang-undangan, bukan suatu masalah besar untuk mengajukan draft tandingan, misalnya UU Ketenagakerjaan. Tentunya mereka dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam seperti LSM/NGO, akademisi, untuk membantu mereka.

Akhirnya, efektif atau tidaknya pelembagaan partisipasi politik bergantung pada kemauan luhur semua entitas bangsa ini untuk saling terbuka terhadap semua usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan derajat bangsa ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s