Urgensi “Nation And Character Buliding” Bagi Indonesia


Beberapa hari lalu kita memperingati sebuah hari yang dianggap bersejarah dan punya makna besar bagi Indonesia, hari Pahlawan. Sebuah hari dimana begitu besarnya pengorbanan yang diberikan para pendahulu kita. Hari dimana semangat melepaskan diri dari belenggu penjajahan sangat besar. Konteks kepahlawanan yang ada pada waktu itu (saat Indonesia belum merdeka) sangat terkait dengan usaha meraih

Gerakan Mahasiswa dan Momentum Pemilu 2004


Gerakan Mahasiswa dan Momentum Pemilu 2004[i] Masih segar dalam ingatan kita, 5 April yang lalu bangsa ini melaksanakan pemilu legeslatifnya. Sekarang pun momentum Pemilu masih menyelimuti bangsa ini, karena bulan Juli nanti, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung akan digelar. Seperti dalam pemilu 1999, Pemilu sekarang pun membuat semua orang-dari tukang becak sampai kaum

TEORI SISTEM PEMERINTAHAN


TEORI SISTEM PEMERINTAHAN[i] Pengertian Sistem Pemerintahan Definisi sistem pemerintahan dapat ditentukan dengan melihat arti atau definisi dari dua kata yang membentuknya, yaitu “sistem” dan “pemerintahan”. Menurut Carl J. Friederich, yang dikutip oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, sistem adalah “…suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsionil terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan

PARADIGMA BARU OTONOMI PENDIDIKAN


Berlarut-larutnya pembahasan RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang hingga kini belum disahkan menandai adanya persoalan mendasar. Salah satu isu yang menuai pro dan kontra dalam RUU ini adalah mengenai otonomi pendidikan yang didalamnya termaktub masalah pendanaan. Konsep BHP sebenarnya model paling akhir yang digagas pemerintah dari kebijakan otonomi pendidikan yang dimulai tahun 1999 dengan konsep

Pelembagaan Partisipasi Politik


Fenomena Pilkada di berbagai daerah yang menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah, telah meresahkan sebagian kalangan. Mereka menginginkan tingkat partisipasi yang tinggi, tanpa melihat mengapa rakyat tidak menggunakan hak pilihnya. Padahal, fenomena ini mestinya dianggap sebagai sebuah proses politik yang ‘biasa’ saja, yang di berbagai negara maju sekali pun sering terjadi. Jika kita telaah lebih dalam,

Menggagas Otonomi Kampus Yang berkeadilan


Dunia pendidikan (formal) Indonesia mendapat angin segar ketika reformasi ’98 bergulir. Angin kebebasan yang dihembuskan pada waktu itu, memaksa dunia pendidikan memulai perubahan. Jika pada saat Orde Baru pendidikan diarahkan untuk mendukung keberadaan rezim, setelah reformasi, pendidikan diharapkan menjadi avant garde perbaikan kondisi bangsa. Hal ini dilatar belakangi oleh fungsi strategis yang dimiliki dunia pendidikan,